Berikut berita terbaru mengenai forex hari ini – Pada hari Selasa (17/9), Mahkamah Agung Inggris mulai menangani penolakan hukum yang disampaikan yang berhubungan keputusan kontroversial PM Inggris Boris Johnson untuk menunda parlemen selama satu bulan, menyusul semakin gencar masalah politik di negara itu.
Selama tiga hari, pengadilan mulai menggelar sidang dengan mendengarkan atas tindakan Johnson untuk menghentikan atau memundurkan Dewan Rakyat (House of Commons) mulai minggu lalu samapi 14 Oktober atau hanya selang duaminggu sebelum Inggris dijadwalkan meninggalkan UE.
Masalah bermuatan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Inggris itu hanya dapat menyebabkan parlemen ditarik kembali dan mengendurkan tangan politik Johnson mendekati tanggal keluarnya Inggris dari UE.
“Penolakan tersebut yaitu apakah sah bagi perdana menteri untuk menasihati Yang Mulia Ratu untuk memerintahkan pemunduran,” kata Presiden Mahkamah Agung Brenda Hale ketika membuka persidangan. Dia melanjutkan jika ini ialah masalah hukum yang serius dan sulit.
“Kami tidak peduli dengan krisis politik yang lebih luas. Penentuan masalah hukum ini tidak akan menentukan kapan dan bagaimana Inggris meninggalkan UE,” ketika menutupnya
Sementara itu, belum diketahui pasti kapan Mahkamah Agung Inggris akan membuat keputusan. Walaupun demikian saat diminta reaksi oleh televisi BBC, Johnson yang mengaku akan menunggu dan melihat apa yang akan diputuskan hakim.
Selain itu, dalam aksi unjuk rasa kecil di luar gedung MA, para demonstran mengangkat posterbertuliskan “Pertahankan Demokrasi”. Bahkan, salah satu dari mereka ada yang berpakaian menyerupai karakter Incredible Hulk – menunjuk pada analogi yang dibuat oleh Johnson yang membandingkan antara karakter buku komik dan kesiapan Inggris untuk meninggalkan UE.
https://www.youtube.com/watch?v=fpB6UMcxANU
Pada Selasa, Johnson juga memimpin rapat kabinet usai mengadakan pembincangan langsung dengan Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dan juru bicara Brexit Uni Eropa Michel Barnier.
Untuk pertemuan di Luksemburg, dia bersikeras bahwa masih ada “peluang bagus” untuk membuat kesepakatan penarikan baru – jika ada “perpindahan” dari blok tersebut.
Namun, Komisi Eropa mengaku mempunyai pandangan lebih pesimistis dengan menyatakan Inggris harus maju dengan solusi operasional yang sah pada perjanjian penarikan yang sudah dibuat oleh pendahulunya Theresa May. “Usulan-usulan semacam itu belum diajukan,” katanya.
